Peringati HUT ke-78 RI, Satker LHK Sulsel Gelar Upacara Bendera di Lapangan BPLHK Makassar

MAKASSAR - Puncak peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia Satker UPT LHK Sulawesi Selatan dipusatkan di Lapangan Balai Pelatihan LHK Makassar jalan Perintis Kemerdekaan Km. 17, 5 Sudiang Makassar. 

Upacara kali ini diikuti seluruh perwakilan Satker Unit Pelaksana Teknis KLHK Sulawesi Selatan. HUT Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia kali ini mengambil tema, “Terus Maju untuk Indonesia Maju.”

Baca juga: Paparkan Capaian 2021 dan Program Strategis 2022, Dinas Kominfo Sulsel Undang 16 OPD

Tema tersebut merefleksikan semangat kolektif, berhamoni, berkolaborasi serta sinkronisasi irama gerak dan sinergi pikiran dari tiap-tiap pelari untuk satu tujuan seperti olahraga estafet.

Tujuan dari tema tersebut adalah mengajak seluruh elemen bangsa untuk melaju bersama dan menggelorakan semangat perjuangan yang belum berakhir. Hal ini adalah energi gerak untuk bangsa Indonesia agar laju momentum ini terus melaju untuk Indonesia maju.

Baca juga: Rapat Evaluasi Kinerja Pokja PPS, Sekprov Sulsel Tekankan 13 Poin Penting

Dalam upacara tersebut hadir perwakilan Satker UPT KLHK Lingkup Sulawesi Selatan, yakni dari P3E Sulawesi dan Maluku, BBKSDA Sulawesi Selatan, BPHL Wilayah XIII Makassar,  BPKHTL Wilayah XII Makassar, BTN Bantimurung Bulusaraung, BTN Taka Bonerate.

Selanjutnya, BPSKL Wilayah Sulawesi, Balai Gakkum LHK Wilayah Sulawesi, BPDAS Jeneberang Saddang, Balai PPI Wilayah Sulawesi, BPTH Wilayah II,  BPSILHK Makassar, BPLHK Makassar dan SMKKN Makassar

Baca juga: Pemerintah Susun Perpres tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otsus Papua (BP3OP)

Kepala Balai PPI Wilayah Sulawesi didaulat sebagai Inspektur Upacara, sedangkan Arif Hidayat Anggota SPORC Brigade Anoa, Balai Gakkum LHK Wilayah Sulawesi bertindak sebagai Komandan Upacara. 

Baca juga: Pangdam Hasanuddin Dampingi Presiden RI Kunker di Wilayah Sulawesi Tenggara

Dalam kesempatan tersebut, Beny Ahadian Noor, S.Hut sebagai Kepala Balai PPI Wilayah Sulawesi menyampaikan pidato tertulis Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya

Melalui pidatonya, Siti Nurbaya mengingatkan bahwa, Indonesia memiliki sejarah panjang dalam upaya mencapai kemerdekaan. Potensi besar Indonesia sebagai negara besar dalam hal sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya kebudayaan dimiliki oleh Indonesia dan penuh tantangan dari berbagai pihak. "Untuk itu perlu dijaga dan pertahankan eksistensi mengisi kemerdekaan. Kemerdekaan merupakan hak, akan tetapi sekaligus ada kewajiban di dalamnya, " sambungnya.

Baca juga: 16 OPD Pemprov Sulsel Paparkan Kinerja dan Program Strategis

Selanjutnya dikatakan Beny Ahadian menyampaikan pesan Menteri Siti, dalam mengisi kemerdekaan perlu dilakukan dengan sistematis diantaranya dengan prinsip mematuhi regulasi (regulation based), menyandarkan pada bukti ilmiah (evidence based), mengacu pada pengalaman masa lalu (experience based), dan menggunakan ilmu pengetahuan (scientific based) sehingga arah dan target mengisi kemerdekaan tidak menyimpang. Indonesia memiliki Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum tertinggi. Upaya mengisi kemerdekaan memiliki sasaran dan tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia sebagaimana ditegaskan pembukaan UUD 1945.

"Tahun 2023 merupakan kali kelima, Indonesia dipercaya memegang Keketuaan ASEAN, dengan tema "ASEAN Matters: Epicentrum of Growth" yang bermakna bahwa Indonesia ingin menjadikan ASEAN tetap penting dan relevan bagi masyarakat ASEAN dan dunia. Kawasan ASEAN merupakan salah satu yang paling rentan terhadap dampak negatif dari perubahan iklim. Kehilangan keanekaragaman hayati, peningkatan permukaan laut, dan gelombang panas adalah tiga efek perubahan iklim di laut yang paling dirasakan di ASEAN, " terangnya.

Oleh karena itu, dikatakan Menteri Siti, bahwa forum ASEAN ini penting dalam relevansi tugas fungsi jajaran KLHK pada konteks saat ini. Dalam pertemuan ASEAN di Labuan Bajo bulan Mei 2023, Indonesia bertekad untuk menjaga relevansi ASEAN dan memperkuat kapasitasnya untuk mengatasi tantangan multidimensi, termasuk isu lingkungan, untuk memberi manfaat bagi masyarakat dan mencapai pembangunan berkelanjutan. Bersamaan dengan Keketuaan Indonesia pada ASEAN 2023, tahun ini Indonesia juga ditunjuk sebagai tuan rumah pertemuan Pejabat Senior ASEAN untuk Lingkungan/ASEAN Senior Officials on the Environment (ASOEN) ke-34 awal Agustus 2023 yang lalu.

"Pertemuan ke-34 ASOEN dan pertemuan terkait merupakan agenda penting untuk memperkuat komitmen Indonesia untuk planet yang lebih baik. Indonesia mengajak negara anggota ASEAN untuk menegaskan kembali keteguhannya, melakukan upaya terbaik dalam mengatasi perubahan iklim dengan tindakan yang kuat dan efektif, yang
mencerminkan kesetaraan.

Untuk itu, dalam kesempatan yang baik ini saya mengajak seluruh pemangku kepentingan, untuk kita dapat bersama bahu membahu memberikan kontribusi pemikiran ataupun kegiatan nyata di lapangan, untuk menyukseskan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan menuju Indonesia Maju. Sebagaimana komitmen pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan yang selalu disampaikan pada berbagai forum global/multilateral, Indonesia memandang sangat penting untuk memastikan bahwa komitmen tersebut dipenuhi melalui kebijakan dan aksi-aksi nyata; Leading by examples seperti yang telah banyak kita lakukan dalam penanganan karhutla dengan modifikasi cuaca dan sistem paralegal, pengendalian deforestasi, tata kelola gambut dan mangrove, pengendalian perijinan, pemulihan habitat dan populasi spesies, ekoriparian dan replikasi ekosistem, perhutanan sosial, membangun ekonomi sirkuler, penegakan hukum dan berbagai hal lain, " beber Menteri Siti Nurbaya.

Baca juga: Dirjen IKP Kominfo: Masyarakat dan ASN Harus Adaptif terhadap Transformasi Digital

Menteri Siti Nurbaya berpesan, bahwa KLHK bekerja dan juga terus mendorong kolaborasi para pihak dalam upaya mencapai tujuan-tujuan dalam pemulihan lingkungan dengan segala tantangan, baik secara global maupun yang ada di tengah-tengah masyarakat yang masih harus kita intensifkan penanganannya seperti mengendalikan pencemaran lingkungan, menata kawasan hutan, mengurangi emisi gas rumah kaca yang merusak atmosfer dan dapat menaikkan suhu bumi. Sudah ada instrumen regulasi yang cukup lengkap begitupun telah mulai ada rencana operasionalnya seperti FOLU Net Sink 2030.

"Memaknai arti kemerdekaan pada konteks dan relevansi kerja KLHK sangatlah penting bagi upaya-upaya negara untuk mencapai tujuan nasional dan cita-cita kemerdekaan. Kemerdekaan merupakan kebebasan, kemampuan, kedaulatan dalam membuat pilihan masa depan. Mari kita terus kerja keras dan konsisten, serta terus memberikan sumbangsih capaian terbaik pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan khususnya, bagi negeri tercinta. Dirgahayu ke-78 Republik Indonesia tercinta, " pungkas Menteri Siti Nurbaya yang dibacakan Beny Ahadian Noor, Kepala Balai PPI Wilayah Sulawesi.